PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##
Download
Statistic
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Abstract
Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris secara parsial dan simultan tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah 51 SKPD diwilayah Tegal dan Pemalang. Hasil penelitian ini mengindikasi bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabiltas kinerja instansi pemerintah.
Abstract
The purpose of this study is to obtain empirical evidence on the effects of partial and simultaneous clarity budgetary targets, accounting controls and reporting systems for accountability of government performance. Population and sample of the study was 51 SKPD region Tegal and Pemalang. The results of this study indicate that the clarity of the budget targets and reporting systems affect the performance accountability of government agencies. While accounting controls have no effect on performance accountability of government agencies.##plugins.themes.academic_pro.article.details##
How to Cite
Anjarwati, M. (1). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Accounting Analysis Journal, 1(2). https://doi.org/10.15294/aaj.v1i2.555
References
Aap, A. 2010. “Pengaruh kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten”. Klaten. Artikel Penelitian
Abdullah. 2005. Pengaruh Komitmen terhadap Kepuasan Kerja Auditor: Motivasi sebagai variabel intervening (Studi Empiris pada Kantor BPK Yogyakarta). Tesis. Yogjakarta: Universitas Gajah Mada
Abdullah. H, 2004.” Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Motivasi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM
Adoe, M. H. 2002. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Pemerintah Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM
Antony, RN. Dan V. Govindrajan. 1998. Management Control System. 9ed. 9richard D Irwin, Mc. Grawhill Inc
Anthony, R.N dan David W. Young. 1999. Management Control in Nonprofit Organization. 6ed. Boston. Irwin, Mc. Grawhill Inc
Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Asmoko, Hindri. 2006. “Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian”. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2, No. 2, November 2006. Hal 53-64
Bastian, I., 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga
Bangun, Andreas. 2009. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang). Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara
Darma, E. S.2004. “Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah”. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM
Donaldson. Lex, Davis James H, 1991 “Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Covernance and Shareholders Return” Australian Journal of Management. Vol.16 iss. 1.
Fahrianta, R.W. dan I. Ghozali. 2002. “Pengaruh Tidak langsung Sistem Penganggaran terhadap Kinerja Manajerial: Motivasi Sebagai Variabel Intervening”. Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi. Vol II (1). Februari: 77-113
Ghozali, I. 2005. Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
2011.Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Halim. A, 2001. Manajemen Keuangan Daerah APBD. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
, 2004. Reformasi Akuntansi Keuangan dan Anggaran Daerah. Dua Pilar Utama Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Pidato Penyuluhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajahmada.
Hanson, D.R dan M.M Mowen. 2005. Akuntansi Manajemen. 7. ed. Jakarta: Salemba Empat.
Harsanti, Pony. 2008. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Penelitian. Kudus: Universitas Muria.
Inspektorat LIPI. 2009. Pedoman Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Ihyaul Ulum MD. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah
Jensen, M.C dan W.H Mecking. 1976. “Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Sctructure”. Journal of Financial Economics, 3: 305-360.
Jumirin, A. 2001. “ Persepsi Kepala Instansi Pemerintah terhadap Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Kinerja”. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM
Kenis L. 1979. “The Effect of Budgetary Goal Characteristics on Manajerial Attitudes and Performance.” Accounting Review. October,p.707- 721
Kluvers, R. 2001. “Program Budgeting and accountability in Local Goverment”. Australian Journal of Public Administration. Vol 60 (2). Juni : 35-43
Kusumaningrum, Indraswari. 2010. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tesis.Universitas Diponegoro: Program Pascasarjana
Lembaga Administrasi Negara. 2003. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Penerbit
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi
_________. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi
Miah, N.Z dan L. Mia (1996), “Decentralization, accounting controls and performance of goverment organization: a New Zealand empirical study”, Financial, Accountability and Management, Vol 12 No.3, pp.173190.
Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
Munandar. 2001. Budgeting Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja. Yogyakarta: BPFE
Republik Indonesia. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999. Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
. .. Undang – Undang RI No. 1 Tahun 2004. tentang Perbendaharaan Negara
. .. Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2003. tentang Keuangan Negara.
.. Undang – Undang RI No. 22 Tahun 1999. tentang Pemerintah daerah.
. Undang – Undang RI No. 25 Tahun 1999. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.
Undang – Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang – Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2000.
. Peraturan Pemerintah RI No. 108 Tahun 2000. Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
Risma Putri. 2009. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggraran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
Riyanto, B. 2003. Model Kontijensi Sistem penegndalian: Integrasi dan Eksistensi untuk Future Research. KOMPAK: Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi. Yogyakarta: FE UTY. No. 9. April. 330-342.
Rowan dan Maurice Pendlebury. 1996. Public Sector Accounting. Edisi Keempat. London: Pitman Publishing, McMahon.
Safrida, Lili. 2005. Pengaruh Tingkat penggunaan Sistem Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial di Lingkungan Pemerintah Daerah Komitmen Organisasi dan Locus Control Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Kantor Dinas di Propinsi Kalimantan Selatan). Tesis. Universitas Diponegoro Jawa Tengah: Program Pascasarjana.
Saprudin. 2001. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Efektivitas Sistem Pengendalian Manajemen pada RSUD di Indonesia. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM.
Supriyono, R.A. 2004. “Pengaruh Variabel Intervening Kecukupan Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajer di Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 19, No. 3.
Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan pemerintah RI No. 24 Tahun 2005.
Simanjuntak, Binsar H. 2005. “Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintah di Indonesia”. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol 1. No 1. Mei
Solikin, Akhmad. “Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah”. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. No 2. November. 2006.
Suhardjadinata E. Ristandi. 2005. “Lakip sebagai Upaya Peningkatan Pengendalian Internal dalam Rangka Mewujudkan Good Goverment”. Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi, Vol. 5 No. 4. Mei. 2004.
Suhartono, Ehrmann; Solichin, Mochammad, 2007. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol. 08 No. 01, Jogjakarta.
www. Tegalkab.go.id diunduh 08 Maret 2012
www. Tegalkota.go.id diunduh 08 Maret 2012
www. Pemalangkab.go.id diunduh 01 April 2012
www. Zonaekis.com diunduh 10 Januari 2012
Wahyudi Kumorotomo (2009). Isu Akuntabilitas Penganggaran Daerah. http://media indonesia.com// (14 Agustus 2009)
Yuhertiana, I. 2003. “Pricipal-Agent Theory dalam Proses Perencanaan anggaran Sektor Publik”. KOMPAK: Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi . Yogyakarta: FE UTY No: 9. April. 403-422
Abdullah. 2005. Pengaruh Komitmen terhadap Kepuasan Kerja Auditor: Motivasi sebagai variabel intervening (Studi Empiris pada Kantor BPK Yogyakarta). Tesis. Yogjakarta: Universitas Gajah Mada
Abdullah. H, 2004.” Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Motivasi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM
Adoe, M. H. 2002. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Pemerintah Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM
Antony, RN. Dan V. Govindrajan. 1998. Management Control System. 9ed. 9richard D Irwin, Mc. Grawhill Inc
Anthony, R.N dan David W. Young. 1999. Management Control in Nonprofit Organization. 6ed. Boston. Irwin, Mc. Grawhill Inc
Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Asmoko, Hindri. 2006. “Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian”. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2, No. 2, November 2006. Hal 53-64
Bastian, I., 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga
Bangun, Andreas. 2009. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang). Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara
Darma, E. S.2004. “Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah”. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM
Donaldson. Lex, Davis James H, 1991 “Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Covernance and Shareholders Return” Australian Journal of Management. Vol.16 iss. 1.
Fahrianta, R.W. dan I. Ghozali. 2002. “Pengaruh Tidak langsung Sistem Penganggaran terhadap Kinerja Manajerial: Motivasi Sebagai Variabel Intervening”. Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi. Vol II (1). Februari: 77-113
Ghozali, I. 2005. Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
2011.Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Halim. A, 2001. Manajemen Keuangan Daerah APBD. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
, 2004. Reformasi Akuntansi Keuangan dan Anggaran Daerah. Dua Pilar Utama Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Pidato Penyuluhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajahmada.
Hanson, D.R dan M.M Mowen. 2005. Akuntansi Manajemen. 7. ed. Jakarta: Salemba Empat.
Harsanti, Pony. 2008. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Penelitian. Kudus: Universitas Muria.
Inspektorat LIPI. 2009. Pedoman Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Ihyaul Ulum MD. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah
Jensen, M.C dan W.H Mecking. 1976. “Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Sctructure”. Journal of Financial Economics, 3: 305-360.
Jumirin, A. 2001. “ Persepsi Kepala Instansi Pemerintah terhadap Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Kinerja”. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM
Kenis L. 1979. “The Effect of Budgetary Goal Characteristics on Manajerial Attitudes and Performance.” Accounting Review. October,p.707- 721
Kluvers, R. 2001. “Program Budgeting and accountability in Local Goverment”. Australian Journal of Public Administration. Vol 60 (2). Juni : 35-43
Kusumaningrum, Indraswari. 2010. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tesis.Universitas Diponegoro: Program Pascasarjana
Lembaga Administrasi Negara. 2003. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Penerbit
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi
_________. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi
Miah, N.Z dan L. Mia (1996), “Decentralization, accounting controls and performance of goverment organization: a New Zealand empirical study”, Financial, Accountability and Management, Vol 12 No.3, pp.173190.
Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
Munandar. 2001. Budgeting Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja. Yogyakarta: BPFE
Republik Indonesia. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999. Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
. .. Undang – Undang RI No. 1 Tahun 2004. tentang Perbendaharaan Negara
. .. Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2003. tentang Keuangan Negara.
.. Undang – Undang RI No. 22 Tahun 1999. tentang Pemerintah daerah.
. Undang – Undang RI No. 25 Tahun 1999. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.
Undang – Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang – Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2000.
. Peraturan Pemerintah RI No. 108 Tahun 2000. Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
Risma Putri. 2009. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggraran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
Riyanto, B. 2003. Model Kontijensi Sistem penegndalian: Integrasi dan Eksistensi untuk Future Research. KOMPAK: Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi. Yogyakarta: FE UTY. No. 9. April. 330-342.
Rowan dan Maurice Pendlebury. 1996. Public Sector Accounting. Edisi Keempat. London: Pitman Publishing, McMahon.
Safrida, Lili. 2005. Pengaruh Tingkat penggunaan Sistem Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial di Lingkungan Pemerintah Daerah Komitmen Organisasi dan Locus Control Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Kantor Dinas di Propinsi Kalimantan Selatan). Tesis. Universitas Diponegoro Jawa Tengah: Program Pascasarjana.
Saprudin. 2001. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Efektivitas Sistem Pengendalian Manajemen pada RSUD di Indonesia. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM.
Supriyono, R.A. 2004. “Pengaruh Variabel Intervening Kecukupan Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajer di Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 19, No. 3.
Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan pemerintah RI No. 24 Tahun 2005.
Simanjuntak, Binsar H. 2005. “Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintah di Indonesia”. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol 1. No 1. Mei
Solikin, Akhmad. “Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah”. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. No 2. November. 2006.
Suhardjadinata E. Ristandi. 2005. “Lakip sebagai Upaya Peningkatan Pengendalian Internal dalam Rangka Mewujudkan Good Goverment”. Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi, Vol. 5 No. 4. Mei. 2004.
Suhartono, Ehrmann; Solichin, Mochammad, 2007. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol. 08 No. 01, Jogjakarta.
www. Tegalkab.go.id diunduh 08 Maret 2012
www. Tegalkota.go.id diunduh 08 Maret 2012
www. Pemalangkab.go.id diunduh 01 April 2012
www. Zonaekis.com diunduh 10 Januari 2012
Wahyudi Kumorotomo (2009). Isu Akuntabilitas Penganggaran Daerah. http://media indonesia.com// (14 Agustus 2009)
Yuhertiana, I. 2003. “Pricipal-Agent Theory dalam Proses Perencanaan anggaran Sektor Publik”. KOMPAK: Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi . Yogyakarta: FE UTY No: 9. April. 403-422